uud no 34 tahun 2004. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. uud no 34 tahun 2004

id - Isi usulan revisi Undang-undang (UU) Nomor 34. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Berlaku. PEMBAHASAN A. Judul. 2002 tentang Kepolisian, maupun undang-undang No. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Saebi, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman. Undang--undang ini terdiri atas 9 bab dan 53 buah pasal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran. Judul. Nasional Indonesia 2004. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)JAKARTA-- Sejumlah anggota di Komisi Pertahanan DPR menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum menjadi prioritas pembahasan. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi terhadap Undang-Undang (UU) mengenai hal ini akan dilakukan tahun 2019. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,. METADATA PERATURAN. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI itu dilakukan dengan : a. Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. III/No. UU RI No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 3 Th. Tertib Administrasi Penggunaan Noreg TNI: Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-78. Download : UU-Peradilan-Militer 46. 53, TLN. 13 Tahun 2003, UU No. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. KETENTUAN PERALIHAN 10. 6141, LL SETNEG : 54 HLM. Mencabut. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAKELEMBAGAAN 9. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berpotensi menggangu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, demokrasi dan meminta pemerintah merevisi draf Perpres tersebut. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. . 5Pasal 6 Ayat (1a), UU No. Lex et Societatis, Vol. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Status: Belum diverifikasi. UU No. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,. UU No. . 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7 Tahun 1984, UU No. LN. Biro Peraturan Perundang-undangan 0. Undang-undang (UU) No. JDIH 2. File. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang. Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu,. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . Indonesia (TNI), (2) UU No. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Tentara Nasional Indonesia Ditetapkan: 16 Oktober 2004 Berlaku: 16 Oktober 2004 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download See full list on jogloabang. 2) UU RI No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Ancaman. Diundangkan 5 bulan yang lalu. 2004. RI. I. 0. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 132, TLN NO. PP No. e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional,. pdf. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. 34/2004 TENTANG TNI 2. Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. -. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. Original file ‎ (1,275 × 2,100 pixels, file size: 301 KB, MIME type: application/pdf, 68 pages) TUGAS TNI ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan mengatur mengenai keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. 2. Agresi berupa penggunan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah,. akuntabel. 2. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI TESIS : OLEH NUNUNG GUNARYONO Nomor Mahasiswa : 07 912 308 BKU : Hukum Tata Negara Program Studi : Ilmu Hukum Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada hari Selasa, 3 Maret 2009 dan dinyatakan LULUS TIM PENGUJI : KETUA, ( DR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. dan keamanan negara. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 34, LN. lambatnya akhir tahun 2004. 2013. NOMOR 25 TAHUN 2004 . ABSTRAK: CATATAN:NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Pada masa sekarang, fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang No. LN. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik. 30, LN. 159, TLN NO. 3. 127, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. 34. (docx) Peraturan Pemerintah 1. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ditetapkan 15 Oktober 2004 • Berlaku 15 Oktober 2004. c. 117, TLN NO. Ancaman Menurut UU No. KEDUDUKAN 4. tirto. ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 40 Tahun. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mencabut: Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang TNI. -. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 3. bahwa dalam rangka pengelolaan dan. 118, TLN NO. -. Belum Tersedia. Pengaturan Hak Memilih Anggota TNI dan POLRI yang diatur dalam Pasal 326 Pasal 39 UU No. Awalnya, DPR mengisyaratkan akan menolak Perpu No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Prinsip syariah; 2. RI. POSTUR DAN ORGANISASI 6. Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004. 2 Tahun 2004 tentang Lembaga Administrasi Negara, yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja lembaga administrasi negara di Indonesia. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. 2014. E. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU No 3 Tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negar. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Pasal 53 UU No. Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat. 11 Tahun 2009, UU No. Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan. Hal itu, dalam kacamata koalisi melanggar semangat agenda reformasi sesuai Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN. III/No. JATI DIRI 3. Indonesia, Pemerintah Pusat. 34 Tahun 2006 Jalan DETAIL PERATURAN Abstrak. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. Oleh Mahatma Chryshna Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu, 2 Desember 2020 21:46:23 WIB UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 4. Undang-undang (UU) No. Sesuai dengan UU No. UU No. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. UMUM. Sejak 15 Januari 2004. 4459 , LL SETNEG : 26 HLM. V-Pasal 41 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perpres No. Hum ). Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. semua ketentuan yang berkaitan dengan. Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Undang-undang (UU) No. manfaat; 4. UPN "VETERAN" JAKARTA. 34. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU RI No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Lihat Semua Permenkumham. Berlaku. Kemudian, Pasal 105, 215, dan 216 UU No. 2004/ No. KETENTUAN PERALIHAN 10. 38 Tahun 2004 Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.